Ia menjelaskan bahwa masyarakat masih memiliki berbagai kebutuhan yang kebetulan dapat dipenuhi melalui judol. “Kami meminta bank untuk melakukan assessment dan langkah serupa terhadap rekening-rekening lainnya yang dimiliki oleh individu yang terlibat,” katanya. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya telah menangkap 26 tersangka, termasuk sejumlah pejabat, terkait kasus pemblokiran situs judol yang dilakukan tidak sesuai aturan. Para tersangka dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Alasan Mengapa Judi Online Marak di Indonesia Menurut Studi
Banyak orang yang akhirnya mengabaikan pendidikan atau pekerjaan karena terjebak dalam judi online. Oleh karena itu, ia menambahkan, dampak sosial judi online bisa sangat mengkhawatirkan seperti perceraian, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kriminalitas. Tak hanya negara dan otoritas setempat yang wajib menindaknya, masyarakat dan keluarga—sebagai unit sosial terkecil—juga harus turun tangan untuk mencegah. KOMPAS.com – Maraknya kasus judi online (judol) di Indonesia dalam era digital saat ini memerlukan penanganan dari banyak pihak. Sikap tanpa toleransi ini menandakan pemerintah menginginkan proses penegakan hukum berjalan tanpa pengecualian, meskipun terdapat oknum di dalam lembaga tertentu. Demikian jawaban dari kami perihal hukum judi online dalam konsep lelang sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.
Darurat Kejahatan Online Scam: Simak Sejarah Singkat Pusat-pusat Penipuan di Asia Tenggara
Online Course Platform belajar hukum terbaik secara online dan fleksibel dengan materi dan pengajar yang berkualitas, serta kemudahan waktu belajar. Penanganan judi online harus dilakukan secara bersama oleh Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga terkait sebagaimana tujuan dari pembentukan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring melalui Keppres No. 21 Tahun 2024. Aktivitas perjudian merupakan salah satu Tindak Pidana Asal sesuai UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. OJK bersama Perbankan terus berupaya untu​k meningkatkan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM). Sementara itu, Ivan mengungkapkan beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku judi online dengan usia kurang dari 19 tahun mulai banyak. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa sejumlah masyarakat dengan penghasilan kecil menghabiskan slot hampir 70 persen gaji mereka untuk judi online.
Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran sebanyak 9.062 entitas keuangan ilegal dalam periode 2017 hingga 2024. Banyak platform judi online yang aktif mempromosikan diri di media sosial dengan iklan menarik, yang sayangnya sering kali dilihat oleh pengguna internet dari berbagai usia. Pemerintah terkait, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), juga menerapkan berbagai cara untuk memberantas judi online. Penyelenggara perjudian terancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau pidana denda maksimal Rp 25 juta, sedangkan orang yang ikut bermain judi dikenai Pasal 303 bis KUHP berupa ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau pidana denda maksimal Rp 10 juta. Dalam pandangan Presiden Prabowo Subianto, judi online bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga persoalan sosial yang merugikan masyarakat kecil. Presiden menyampaikan pesan agar pemberantasan ini dilakukan serius dan tanpa kompromi.
- Tidak hanya melakukan praktik, namun menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, seperti mempromosikan atau mengiklankan, maupun menjadikan judi online sebagai mata pencaharian, juga merupakan tindakan yang ilegal.
- Dari data itu, kata Hadi, 80 persen di antaranya merupakan kalangan menengah ke bawah.
- Menurutnya, permasalahan judi online yang sudah cukup lama terjadi di tanah air ini seharusnya bisa diselesaikan dalam hitungan hari saja.
- Penanganan ini meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penegakan hukum yang lebih tegas, rehabilitasi bagi pecandu judi, serta pemanfaatan teknologi untuk memblokir akses judi online menjadi solusi yang diperlukan.
- Bank juga diminta menutup rekening yang sesuai dengan nomor identitas pemilik serta menerapkan uji tuntas atau enhanced due diligence.
Namun tetap harus dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat 2 tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp15 juta. Kemudian, menurut Nafiatul Munawaroh (penulis sebelumnya), judi online sendiri dapat diartikan sebagai judi yang merupakan hasil perkembangan teknologi modern, judi berbasis online atau judi yang dapat dilakukan secara daring. Simon menyebut, salah satu langkah awal yang seharusnya dilakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah dengan menindak keluhan serta laporan masyarakat secara sigap. Di Jakarta Barat, Polres Metro sempat menggerebek rumah mewah yang digunakan sebagai markas penyewaan rekening untuk judi online. Dalam kasus ini, polisi menyita uang tunai senilai Rp83,9 miliar, beberapa unit mobil mewah, dan perangkat elektronik yang digunakan untuk mengoperasikan situs tersebut.